“Disinyalir Biang Kerok Terjadi Bencana, AMBS dan Gubernur Jabar Sepakat Hentikan Aktivitas Hibisc Fantasy Puncak”
LIPUTANCIKARANG.com – VIRAL – Aliansi Masyarakat Bogor Selatan (AMBS) buka suara adanya insiden bencana alam banjir bandang yang menerjang kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat, pada Minggu (02/03/25).
Sebelumnya, AMBS bersama masyarakat puncak telah melakukan aksi penolakan pembangunan wahana wisata yang garaf perusahaan BUMD Jawa Barat karena dinilai merusak lingkungan.
Aksi yang dilakukan AMBS mulai dari pemasangan banner penolakan perusakan kawasan Puncak hingga menggelar petisi 1 juta tanda tangan, akan tetapi kritikan yang dilakukan AMBS bersama elemen organisasi dan masyarakat seakan diabaikan. Akibatnya bencana alam menjadi ancaman.
Ketua AMBS, Muhsin, mengatakan bencana alam banjir bandang diduga karena lahan resapan air dikawasan puncak semakin berkurang akibat pembangunan wahana wisata, restoran dan villa.
“Dua tahun lalu kami sudah mengingatkan pemerintah Kabupaten Bogor untuk menghentikan proyek Pembangunan Hibisc Fantasy Puncak dan Astro karena diduga merusak tata ruang kawasan Puncak,” katanya, pada Selasa (04/03/25).
Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Bogor, Pemda Jawa Barat, Perhutani dan PTPN 1 Regional 2 sebagai ujung tombak dalam menjaga kelestarian alam puncak itu dinilai gagal, bahkan terduga melakukan kebijakan yang menyebabkan kerusakan.
“Kawasan puncak tidak akan rusak jika para pemangku kebijakan berlaku jujur dan idealis, akibat pembiaran lambat laun resapan air hilang karena dipergunakan untuk kepentingan pariwisata,” tegasnya.
Pihaknya meminta Pemerintah Kabupaten Bogor dan Jawa Barat membongkar bangunan yang diduga menyalahi aturan, hal tersebut guna mencegah terjadinya bencana dikemudian hari.
“Upaya yang harus dilakukan menyetop alih fungsi lahan dan membongkar bangunan yang berada di area resapan air maupun di bantaran kali ciliwung, lahan-lahan vital tersebut harus dikembalikan lagi kepada keasliannya,” ungkapnya.
Sementara, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi akan melakukan evaluasi terkait keberadaan sarana rekreasi dan bangunan-bangunan yang berada di Kawasan Puncak, Kabupaten Bogor.
Menurutnya, adanya alih fungsi lahan di Kawasan Puncak diduga menjadi salah satu penyebab bencana hidrometeorologi, seperti banjir bandang yang terjadi di Kabupaten Bogor kemarin. Karenanya, Kawasan Puncak harus kembali kepada fungsi semestinya, yakni sebagai areal resapan air.
Selain itu, Dedi juga menyatakan bahwa pihaknya akan mengevaluasi BUMD Jabar yang mengelola salah satu objek wisata di Kawasan Puncak.
“Ada Jaswita, itu membangun sarana rekreasi di puncak, keterangan Bupati Bogor ada salah satu kubah terjatuh masuk sungai menyumbat menjadi luapan air. Itu berdasarkan Bupati Bogor ngomong di telpon dengan saya. Ini yang harus segera dibenahi,” ucap Dedi, pada Senin (3/3/2025).
Rencananya Gubernur Jabar bersama Kementerian Lingkungan Hidup akan melakukan sidak di area tersebut.
“Hari kamis saya bersama Menteri Lingkungan Hidup akan inspeksi, kemudian nanti mengambil keputusan-keputusan penting,” ujarnya.
Ia menyayangkan alih fungsi lahan yang dilakukan secara masif. Padahal, Kawasan Puncak semestinya dimanfaatkan untuk perkebunan teh maupun perhutanan, sehingga punya daya resapan air yang baik, dan tidak memicu terjadinya bencana hidrometeorologi.
“Kalau areal itu mengurangi daya resapan air dan mengakibatkan bencana, kita evaluasi. Mana yang lebih didahulukan keselamatan warga atau sekedar kesenangan beberapa orang saja? Keselamatan warga penting lebih penting dari apapun,” pungkasnya.
Tegas ! Dedi Mulyadi Perintahkan Bongkar Habisch Fantasi Bogor
Didampingi Wakil Bupati Bogor, Ade Ruhandi, dan Wakil Ketua DPRD, Wawan Hikal Kurdi, Dedi Mulyadi (yang akrab disapa KDM) menegaskan bahwa pembongkaran paksa kawasan tersebut akan dimulai pada Kamis, 6 Maret 2025.
Hibisc Fantasy Puncak memang diketahui berdiri di atas lahan resapan air dan kawasan hijau.
Sejak awal pembangunan, kawasan ini mendapat penolakan dari aktivis lingkungan dan warga sekitar Puncak. Namun, sebelumnya tidak ada tindakan tegas yang diambil oleh pemerintah.
“Ini izin yang diajukan hanya 4.800 meter, namun yang digarap mencapai 15.000 meter, ada penambahan 11.000 meter. Sudah diberi peringatan, dan mereka mengaku akan membongkar sendiri. Perintah saya, bongkar mulai hari ini,” ujar KDM di lokasi, yang juga diposting di akun media sosial pribadinya pada Kamis (6/3/2025).
KDM juga memerintahkan Satpol PP untuk segera melakukan pembongkaran. Tindakan tegas ini mendapat dukungan dari Jaro Ade dan Wawan Haikal Kurdi.
Editor : Edy Setiady
Baca Juga :
