Tercatat 61 Ribu lebih masyarakat kabupaten Bekasi yang terdampak dalam peristiwa Musibah Banjir Awal tahun 2025 ini
LIPUTANCIKARANG.com – KABUPATEN BEKASI – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bekasi mencatat sebanyak 61.648 jiwa terdampak banjir yang melanda wilayah tersebut sejak Selasa (4/3/2025) hingga Rabu (5/3/2025). Banjir ini menyebar di 16 kecamatan, dengan ribuan warga terpaksa mengungsi.
Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bekasi, Muchlis, menyampaikan bahwa jumlah warga terdampak mencapai 16.371 kepala keluarga (KK) atau 61.648 jiwa.
“Jumlah terdampak 16.371 KK atau 61.648 jiwa,” kata Muchlis dalam keterangannya, Kamis (6/3/2025). Baca Juga : Bupati Bekasi, Ade Kuswara, Tetapkan Status Tanggap Darurat Banjir
Wilayah terdampak banjir tersebar di 16 kecamatan, meliputi Babelan, Sukawangi, Tambun Utara, Cibitung, Tambun Selatan, Cikarang Selatan, Serang Baru, Sukatani, Cikarang Barat, Cikarang Utara, Kedungwaringin, Cikarang Timur, Bojongmangu, Cibarusah, Cikarang Pusat dan Setu
Hingga saat ini, terdapat 14 lokasi pengungsian yang telah disiapkan untuk menampung warga terdampak banjir.
“Pengungsian ada 14 lokasi,” tutur Muchlis.
Bupati Bekasi, Ade Kuswara, menuding buruknya tata ruang dan alih fungsi lahan yang tidak terkendali sebagai penyebab utama banjir parah di Kabupaten Bekasi.
Ia menekankan pentingnya menjaga daerah resapan air dan menghindari perubahan lahan pertanian menjadi kawasan perumahan atau ruko secara sembarangan.
“Jangan sampai lahan pertanian berubah jadi kawasan perumahan atau ruko secara sembarangan. Ini harus dianalisis lebih dalam agar tidak terus terulang,” tegas Ade saat mengunjungi wilayah terdampak banjir di Desa Cipayung, Cikarang Timur, Rabu (5/3/2025). Baca Juga :
Pemerintah Kabupaten Bekasi bersama BPBD dan instansi terkait terus berupaya menangani dampak banjir, termasuk distribusi bantuan logistik, kesehatan, dan pembersihan lingkungan.
Ade Kuswara juga meminta jajarannya untuk memperbaiki tata ruang dan mengendalikan alih fungsi lahan guna mencegah bencana serupa di masa depan.
“Kami akan terus memastikan bahwa semua kebutuhan warga terdampak terpenuhi dan proses pemulihan berjalan optimal,” ujar Ade.
Dengan evaluasi tata ruang dan pengendalian alih fungsi lahan, diharapkan risiko banjir di Kabupaten Bekasi dapat diminimalisir. Pemerintah juga berkomitmen untuk meningkatkan kesiapsiagaan bencana dan memperbaiki infrastruktur pengendali banjir.
Editor: Edy Setiady
